Aksi ini diperkuat dengan pembubuhan tanda tangan di atas kertas oleh puluhan pegawai tersebut sebagai bentuk protes resmi yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat dan Sekretaris Daerah (Sekda). Mereka mendesak agar dua oknum honorer, Supartio dan Arifbudiman, segera dimutasi ke instansi lain.
Dugaan Kekerasan dan Arogansi Jadi Pemicu
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, penandatanganan surat keberatan ini didasari oleh keresahan mendalam atas perilaku kedua oknum tersebut yang dinilai merusak iklim kerja:
Supartio: Menjadi sorotan utama karena diduga kuat pernah melakukan tindakan fisik berupa pemukulan terhadap seorang pegawai PNS. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat yang mengancam keselamatan fisik rekan kerja di lingkungan kantor.
Arifbudiman: Meski tidak terlibat dalam aksi pemukulan, keberadaannya ditolak keras oleh puluhan pegawai lainnya. Ia dinilai menunjukkan sikap arogan dan perilaku tidak menyenangkan yang membuat rekan kerja lainnya merasa tidak nyaman dan sulit bekerja sama.
Satu Suara Demi Kenyamanan Kerja
Perwakilan pegawai menegaskan bahwa surat yang ditandatangani oleh lebih dari 25 orang ini adalah murni aspirasi demi menyelamatkan organisasi. Mereka merasa suasana kantor sudah tidak kondusif akibat arogansi yang ditunjukkan kedua oknum tersebut.
"Kami yang bertanda tangan di sini, baik PNS maupun sesama honorer, sudah satu suara. Kami meminta keadilan. Jangan sampai suasana kerja yang tidak sehat ini terus dibiarkan. Kami ingin bekerja dengan tenang tanpa ada rasa was-was atau tekanan mental karena perilaku arogan," tegas salah satu pegawai yang ikut menandatangani surat tersebut.
Desak Bupati dan Sekda Bertindak Tegas
Para pegawai berharap Bupati dan Sekda Bangka Barat tidak mengabaikan tuntutan ini. Mereka meminta pimpinan daerah melihat daftar tanda tangan tersebut sebagai bukti nyata bahwa mayoritas pegawai di BPBD Bangka Barat sudah tidak bisa menerima kehadiran Supartio dan Arifbudiman di kantor tersebut.
"Tuntutan kami jelas, pindahkan mereka. Kami tidak ingin ada gesekan lebih lanjut. Kami berharap Bapak Bupati dan Sekda bertindak objektif dan tegas tanpa pandang bulu demi menjaga marwah instansi BPBD," lanjutnya.
Hingga saat ini, surat keberatan tersebut telah disampaikan, dan puluhan pegawai kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk menyelesaikan kemelut internal ini
(tim)
Social Header