Kepala Dinsos PMD Bangka Barat, Achmad Nursyandi, menekankan bahwa desa tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek utama yang mengelola ruang hidupnya sendiri, tanah, laut, hutan dan manusia di dalamnya.
“Desa adalah benteng terakhir kemandirian daerah. Jika desa kuat, lingkungan terjaga, dan masyarakat berdaya, maka daerah tidak akan rapuh menghadapi krisis apa pun,” ujar Achmad.
Bangka Barat adalah wilayah desa-desa pesisir, pertanian rakyat dan bentang alam yang menopang kehidupan ribuan keluarga. Bagi Achmad, pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari relasi manusia dengan lingkungannya.
Ia menegaskan, pendekatan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan hanya akan melahirkan ketergantungan baru dan kerusakan jangka panjang.
“Pembangunan desa harus berangkat dari pemahaman atas ruang hidup. Laut bukan hanya sumber ekonomi, ladang bukan sekadar lahan produksi dan hutan bukan cadangan kosong. Semua itu adalah penopang kehidupan desa,” katanya.
Karena itu, perencanaan desa di Bangka Barat diarahkan melalui pendekatan partisipatif dan terintegrasi, selaras dengan RPJMD, kebijakan provinsi, serta agenda pembangunan nasional dan SDGs Desa. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijadikan landasan utama untuk memperkuat hak desa mengelola potensi dan masa depannya.
Sektor unggulan desa di Bangka Barat seperti perikanan pesisir, pertanian rakyat, pariwisata berbasis alam dan budaya, peternakan, hingga ekonomi kreatif dipetakan sebagai kekuatan utama kemandirian desa. Dinsos PMD menegaskan, pengelolaan potensi tersebut harus berbasis keberlanjutan, bukan eksploitasi jangka pendek.
“Desa harus mengenal dirinya sendiri. Ketika potensi lokal dikelola dengan kesadaran lingkungan dan perencanaan yang matang, desa tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga berdaulat atas ruang hidupnya,” tegas Achmad.
Dalam kerangka state building, BUMDes diposisikan sebagai instrumen strategis negara di tingkat desa untuk memperkuat ekonomi rakyat. BUMDes didorong bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi memastikan nilai tambah sumber daya tetap berada di desa.
“BUMDes adalah alat kedaulatan ekonomi desa. Ia mencegah kebocoran ekonomi, membuka lapangan kerja lokal, dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merusak lingkungan dan eksploitatif,” ujar Achmad.
Untuk memperkuat peran tersebut, Dinsos PMD menginisiasi Sekolah BUMDes, ruang pembelajaran bagi pengelola usaha desa agar mampu mengelola usaha secara profesional, adaptif terhadap teknologi digital dan terhubung dengan pasar yang lebih luas tanpa kehilangan akar lokalnya.
Achmad menegaskan, kemandirian desa tidak akan tercapai tanpa pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel. Penataan administrasi, pengelolaan keuangan desa yang tertib, serta perencanaan yang melibatkan masyarakat menjadi fokus utama Dinsos PMD.
Prinsip good village governance dijadikan fondasi agar pembangunan desa tidak menjauh dari kepentingan rakyat dan lingkungan.
“Pemerintahan desa yang kuat adalah benteng kepercayaan publik. Dari sana lahir keberanian warga untuk menjaga desanya, lingkungannya dan masa depannya,” katanya.
Di balik seluruh kebijakan dan program, Dinsos PMD Bangka Barat menempatkan manusia desa sebagai aset utama pembangunan. Pelatihan aparatur desa, pendampingan masyarakat dan penguatan kelembagaan dilakukan untuk memastikan desa tidak sekadar menjadi penerima program, tetapi aktor utama perubahan.
Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional Kemendes PDTT yang menempatkan pemberdayaan manusia desa sebagai kunci pembangunan berkelanjutan.
Komitmen Dinsos PMD Bangka Barat mendorong kemandirian desa merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam membangun Bangka Barat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaulat atas sumber dayanya sendiri.
Dengan perencanaan terstruktur, penguatan kelembagaan dan kesadaran ekologis, desa-desa di Bangka Barat diarahkan menjadi pusat pertumbuhan baru sekaligus penyangga ketahanan sosial dan lingkungan daerah.
Desa yang mandiri bukan desa yang berjalan sendiri, tetapi desa yang berdiri tegak mengelola tanahnya, menjaga lautnya dan membangun masa depannya dengan martabat.
(red)
Social Header