Pangkal Pinang, Bangka Belitung — Diskusi tentang energi nuklir di Indonesia kerap hadir sebagai wacana teknologis yang jauh dari ruang hidup masyarakat. Namun di Hotel Aston Pangkal Pinang, Sabtu (7/2/2026), pembicaraan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) justru berangkat dari pertanyaan yang lebih mendasar yaitu bagaimana negara kepulauan yang rapuh oleh krisis iklim membangun ketahanan energi tanpa mengorbankan laut, pesisir dan masa depan generasi berikutnya?
Forum publik bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” mempertemukan pengembang teknologi, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Di ruang ini, PLTN tidak diposisikan sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan sebagai ujian tata kelola lingkungan, kapasitas institusi negara dan kedewasaan demokrasi energi Indonesia.
Secara global, energi nuklir kembali masuk dalam perhitungan kebijakan iklim. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menempatkan nuklir sebagai sumber energi rendah karbon yang mampu menyediakan listrik stabil dalam skala besar. Sebuah keunggulan penting ketika energi terbarukan seperti surya dan angin masih bergantung pada cuaca dalam sistem penyimpanan energi. Namun IPCC juga menegaskan bahwa manfaat iklim tersebut hanya relevan bila risiko keselamatan dan ekologinya dikelola secara ketat.
Kerangka kehati-hatian inilah yang ditekankan Dr. Ahmad Nahwani, S.T., M.T., pemateri Analisis Dampak Lingkungan PLTN.
“Nuklir memang rendah emisi karbon, tetapi itu tidak otomatis berarti rendah risiko. Karena itu, evaluasi tapak adalah jantung dari seluruh proses,” ujarnya.
Menurut Ahmad, evaluasi tapak bukan sekadar prosedur administratif, melainkan proses ilmiah multidisiplin yang menentukan apakah suatu wilayah mampu menanggung risiko teknologi nuklir dalam jangka panjang bahkan lintas generasi.
“Di wilayah pesisir seperti Bangka Belitung, analisis harus mencakup arus laut, suhu air, ekosistem terumbu karang, hingga potensi dampak kumulatif dalam puluhan bahkan ratusan tahun,” katanya.
Diskusi menghangat ketika menyentuh ekologi laut. Bangka Belitung bukan ruang kosong di peta energi nasional, melainkan wilayah pesisir dengan ekonomi biru yang menopang ribuan keluarga melalui perikanan dan pariwisata bahari.
Seorang peserta dari masyarakat pesisir menyampaikan kegelisahan yang mencerminkan ketakutan kolektif.
“Kami hidup dari laut. Satu kesalahan saja, dampaknya bukan teknis, tapi eksistensial.” ungkap perwakilan masyarakat pesisir.
Dalam perspektif jurnalisme lingkungan, suara ini menegaskan bahwa lingkungan bukan latar belakang pembangunan, melainkan subjek utama yang harus dilindungi. Menanggapi hal tersebut, Ahmad menekankan prinsip kehati-hatian.
“Karena dampaknya lintas generasi, pendekatan PLTN tidak boleh reaktif. Semua risiko harus dimodelkan, diuji, dan dibuka ke publik sebelum satu keputusan pun diambil.” tambah Ahmad.
Dimensi sosial PLTN menjadi sorotan berikutnya. Ir. M. Natsir, pemateri Perspektif Sosial dan Partisipasi Publik, mengingatkan bahwa transisi energi bukan sekadar peralihan teknologi, tetapi juga soal keadilan.
“Energi bersih tidak otomatis berarti energi adil. Jika masyarakat lokal hanya menanggung risiko tanpa merasakan manfaat, itu bukan transisi, tapi pemindahan beban.” ungkap Natsir dalam sesi diskusi.
Ia menegaskan bahwa partisipasi publik tidak boleh direduksi menjadi sosialisasi satu arah.
“Masyarakat adalah subjek yang berhak ikut menentukan. Tanpa persetujuan sosial yang kuat, proyek sebesar apa pun akan rapuh.” tegasnya.
Prinsip just energy transition yang secara global diakui sebagai fondasi kebijakan iklim menjadi kunci. Transisi energi harus memperkuat ekonomi lokal, membuka akses pendidikan dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Aspek yang kerap luput dalam perdebatan publik adalah kesiapan sumber daya manusia. Dr. Agus Puji Prasetyono, pemateri Kesiapan SDM PLTN, menegaskan bahwa nuklir menuntut disiplin pengetahuan dan budaya keselamatan yang tinggi.
“PLTN tidak bisa dijalankan dengan pendekatan coba-coba. Ia membutuhkan SDM terlatih, beretika, dan sistem keselamatan berlapis.” jelas Agus.
Menurutnya, pembangunan PLTN harus dibarengi investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan nasional.
“Kalau bicara kedaulatan energi, kita juga harus bicara kedaulatan pengetahuan. Jangan sampai teknologi ini sepenuhnya bergantung pada tenaga asing.” tambahnya.
Dari sisi pengembang, Andri Yanto, Junior Manager Thorcon Indonesia, menegaskan bahwa rencana PLTN di Bangka Belitung masih berada pada tahap awal.
“Yang dilakukan saat ini bukan pembangunan, melainkan evaluasi tapak dan pengujian teknologi. Ini fase untuk menentukan apakah layak dilanjutkan atau tidak.” tuturnya.
Ia menyebut teknologi reaktor thorium dirancang dengan pendekatan keselamatan pasif.
“Jika ditemukan risiko yang tidak bisa diterima, proyek tidak akan dilanjutkan. Keselamatan dan lingkungan adalah prasyarat, bukan kompromi.” tambahnya.
Forum ini juga menyoroti dimensi politik energi. Nuklir menuntut kehadiran negara secara penuh dalam regulasi, pengawasan dan kesiapsiagaan darurat.
Seorang akademisi kebijakan publik merangkum dengan lugas.
“Nuklir bukan soal bisnis cepat. Ia menuntut disiplin negara, transparansi, dan tanggung jawab lintas generasi.” jelas seorang akademisi dengan kata penuh kebijakan.
Pengalaman negara-negara seperti Prancis, Korea Selatan dan Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan PLTN sangat bergantung pada kekuatan institusi dan kepercayaan publik yaitu dua hal yang tidak bisa dibangun secara instan.
Diskusi di Pangkal Pinang memperlihatkan bahwa dukungan dan penolakan terhadap PLTN sering lahir dari sumber yang sama yaitu ketidakpastian. Karena itu, edukasi publik menjadi kunci.
Seorang peserta menutup forum dengan refleksi yang menggema.
“Yang paling berbahaya bukan nuklir, tapi keputusan yang dibuat tanpa pengetahuan dan tanpa dialog.” tutup pembawa acara diskusi.
Bangka Belitung hari ini menjadi cermin Indonesia. Di satu sisi, ada laut, terumbu karang dan sejarah panjang eksploitasi sumber daya. Di sisi lain, ada tuntutan energi bersih, stabil dan berdaulat.
PLTN Thorcon yang masih berada pada tahap awal belum menjadi jawaban final. Namun satu pelajaran mengemuka: masa depan ketahanan energi Indonesia tidak bisa dibangun dalam ruang tertutup.
Di antara ombak, krisis iklim, dan denyut atom, transisi energi yang berkelanjutan hanya mungkin jika sains, ekologi dan demokrasi berjalan beriringan.
Social Header