TEMPILANG – Perwakilan nelayan dari Kecamatan Tempilang menggelar audiensi dengan Wakil Bupati Bangka Barat, H. Yus Derahman, guna membahas dilema yang dihadapi para nelayan terkait aktivitas melaut di zona kawasan tambang DU-1545 milik PT Timah Tbk.
Pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat aspirasi ini menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyampaikan keluh kesah mereka mengenai tumpang tindih lahan tangkap dengan konsesi pertambangan.
Para nelayan mengungkapkan bahwa mereka berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, kawasan DU-1545 merupakan area operasional resmi perusahaan negara, namun di sisi lain, area tersebut merupakan zona tradisional tempat para nelayan mencari nafkah secara turun-temurun.
"Kami tidak berniat menghalangi kegiatan tambang, namun kami juga butuh kepastian ruang untuk melaut. Kondisi di lapangan sering kali membuat kami dilematis karena harus berbagi ruang dengan kapal-kapal tambang," ujar salah satu perwakilan nelayan.
Wakil Bupati Bangka Barat, H. Yus Derahman, menanggapi serius persoalan ini. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara sektor pertambangan dan sektor perikanan agar keduanya bisa berjalan beriringan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi:
Pemetaan Zonasi: Koordinasi lebih lanjut untuk menentukan titik-titik mana yang krusial bagi nelayan di dalam atau di sekitar wilayah DU-1545.
Komunikasi Terpadu: Mendorong pihak PT Timah untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat lokal guna meminimalisir gesekan di laut.
Kesejahteraan Nelayan: Pemkab berkomitmen mencari solusi terbaik agar aktivitas tambang tidak mematikan mata pencaharian utama warga Tempilang.
"Pemerintah daerah hadir untuk menjembatani. Kita harus duduk bersama antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat nelayan agar ditemukan jalan tengah atau win-win solution. Intinya, operasional tambang harus jalan, tapi perut nelayan juga harus aman," tegas H. Yus Derahman dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan ini rencananya akan ditindaklanjuti dengan diskusi teknis yang melibatkan pihak PT Timah Tbk. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berharap ada kesepakatan tertulis atau pengaturan lapangan yang lebih jelas agar para nelayan tetap dapat beraktivitas dengan tenang tanpa melanggar aturan di zona konsesi.
Hingga berita ini diturunkan, para nelayan berharap komitmen yang disampaikan Wakil Bupati dapat segera terealisasi dalam bentuk kebijakan nyata di lapangan.
(Belva)
Social Header